Aku dilahirkan pada masa runtuhnya Uni Soviet, sebuah federasi adidaya yang pernah menjadikan ideologi sosialis komunis sebagai sebuah landasan politik pemerintahan. Federasi tersebut mulai terbentuk ketika Lenin mulai mengembangkan teritorial negara Rusia ke wilayah sekitarnya melalui sebuah ekspansi politik yang dianutnya.

Federasi ini terdiri dari 15 negara bagian, yaitu Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belorusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgisia, Latvia Lithuania, Moldovia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan.

Kawasan ini menjadi tanah suci bagi para penganut ideologi sosialis-komunis beserta devriat lainnya seperti marxisme dan leninisme yang ada di seluruh pelosok dunia, termasuk indonesia.

Amir, Sjharir, Musso, serta tokoh-tokoh sosialis-komunis yang cukup berpengaruh di awal-awal kemerdekaan Indonesia yang pernah tercatat dalam berbagai literatur sejarah politik tanah air tentu mengambil peran stategis dalam afiliasi terhadap partai komunis internasional yang menjadi kepanjangan tangan dari Uni Soviet, sang adidaya.

Ah, apalah peduliku terhadap kondisi politik pra-kemerdekaan. Tapi satu hal yang pasti, politik merupakan subjek yang paling tentatif dari berbagai topik yang bisa dijadikan bahan obrolan. Atmosfer perbincangan sangat bergantung kepada siapa yang diajak berbincang.

Sebagaimana yang selama ini aku ketahui, seorang filsuf yunani pernah berkata bahwa sejatinya kita adalah zoon politicon, makhluk politik. Menurutnya segala aktivitas hidup manusia hakikatnya tidak pernah luput dari kegiatan politik. Bahkan bisa dikatakan, sejarah perjalanan politik telah ada dan sejalan dengan keberadaan hidup manusia itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Socrates rupanya tidaklah berlebihan. Karena kegiatan politik pada kenyataannya memang selalu melibatkan orang banyak. Dengan cara-cara tertentu, dan dengan tujuan tertentu.

Aku juga pernah membaca buku Pengantar Ilmu Politik, karya Prof. Dr. Miriam Budiarjo. Di dalam bukunya beliau mendefinisikan istilah politik sebagai segala macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan tertentu. Menurutnya, pengertian pokok politik meliputi kata kunci keberadaan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi.

Di lain sisi, Syekh Taqiyudin An-Nabhani, ulama alumnus Al-Azhar, Mesir yang juga merupakan seorang ahli ilmu politik dalam bukunya An Nizhom Hukmi fil Islam menyatakan bahwa makna politik adalah pengaturan urusan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri dengan hukum-hukum tertentu dan dilakukan secara praktis oleh penguasa dan diawasi oleh masyarakat.  Menurutnya, pengertian pokok politik meliputi konsep penguasa, pengaturan urusan rakyat, penerapan aturan, baik di dalam dan luar negeri, serta koreksi dan kontrol rakyat.

Begitu banyak pengertian-pengertian lain yang dikemukakan oleh para cendikiawan tentang definisi dari politik dari berbagai macam latar belakang topik kajian. Mulai dari etimologi hingga dari segi tujuan politik. Namun dari pendapat kedua pakar tersebut, rasanya begitu mudah bagi kita untuk mulai menyimpulkan hakikat dasar dari makna politik tersebut.

Bagiku, hakikat dasar dari politik adalah mengatur dan mengurus orang banyak. Pengertian ini sejalan dengan konsep zoon politicon yang menyatakan bahwa aktivitas politik bukanlah sesuatu yang baru dan telah ada semenjak interaksi antar manusia itu tercipta.

Hakikat dasar mengatur dan mengurus orang banyak ini juga termaktub dalam sebuah sabda Rasulullah Saw yang artinya :

Adalah Bani Israil, urusan mereka diatur (tasusuhum) oleh para Nabi. Setiap seorang Nabi wafat, digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku, dan akan ada para khalifah yang banyak (HR. Bukhari)

Kata tasusuhum dalam hadist tersebut menjadi landasan digunakannya kata siyasah yang dalam bahasa indonesia bermakna politik. Siyasah berasal dari kata: Sasa –Yasusu – Siyasatan bi ma’na ra’iyatan. Ra’iyatan memiliki arti pengurusan. Al-Jauhari berkata: sustu ar-raiyata siyasatan artinya aku memerintah dan melarang kepadanya atas sesuatu dengan sejumlah perintah dan larangan.

Dengan demikian, politik atau siyasah bermakna mengatur dan mengurusi urusan orang banyak berdasarkan suatu aturan tertentu yang berupa perintah dan larangan.

Bagi mereka yang telah memahami politik sebagai bagian dari fungsi pranata sosial, maka membicarakan politik adalah membicarakan tentang bagaimana proses berjalanya sebuah sistem yang mengatur hubungan interaksi antar manusia yang satu dengan lainnya. Dari sini perbincangan menarik akan mengalir kepada sektor ekonomi, hukum, militer dan sektor cabang lainnya. Wawasan pun semakin bertambah.

Berbeda halnya dengan mereka yang memahami politik hanya sebatas suksesi pemenangan partai yang mencalonkan kadernya menjadi kepala daerah. Untuk yang satu ini, obrolan mengenai politik menjadi sangat teramat sensitif. Bahkan lebih sensitif daripada membahas mengenai agama dan kepercayaan.

Seketika kita memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu hal dengan partai mereka, maka serta merta kita akan tervonis dengan sendirinya sebagai pihak oposisi yang harus dijauhi, dikucilkan, atau bahkan harus dibuang ke pengasingan. Mereka yang terlalu fanatik adalah mereka yang anti kritik. Satu-satunya sikap terbijak dalam menghadapi mereka adalah menasehatinya dengan diam. Walaupun mendiamkan mereka dalam ke-jahiliyahan juga merupakan sikap yang tercela.